Masyarakat Rendu saat ini merasa
sangat kecewa dengan Pemerintah Nagekeo karena tuntutan mereka untuk menolak pembangunan waduk Lambo tidak diindahkan.
Pemerintah Nagekeo malah tetap 'ngotot' untuk membangun waduk yang luasnya 493, 86 ha dengan dana APBN sekitar Rp 3 triliun di tanah ulayat milik masyarakat meski sudah jelas - jelas di depan mata bahwa masyarakat dari dulu menolaknya.
Hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik vertikal antara masyarakat Rendu dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo karena tuntutan penolakan tidak direspon secara baik oleh pemerintah malah pemerintah terkesan memaksakan kehendaknya kepada masyarakat agar masyarakat menerima pembangunan itu.
"Kami telah sepakat untuk menolak pembangunan waduk itu tapi sampai kini tidak direspon secara baik, malah pemerintah tetap bersikeras untuk membangun waduk raksasa itu" kata Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), Berndinus Gaso dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.
Diskusi yang dihadiri oleh masyarakat Rendu Butowe Kecamatan Aesesa Selatan, Ulupulu Kecamatan Aesesa, Lambolewa Kecamatan Nangaroro dengan Pengurus AMAN Nusa Bunga, Komnas Perempuam dan Anak, dan beberapa organisasi kepemudaan juga telah menyepakati untuk menolak adanya pembangunan itu.
Pemerintah Nagekeo seolah - olah berperan sebagai penguasa yang hendak mengambil semua tanah milik masyarakat yang telah turun temurun diwariskan oleh leluhur mereka dengan dalih pasal 33 ayat 3.
(Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).
Dari pasal ini sebenarnya sudah jelas - jelas terlihat bahwa negara hanya memfasilitasi untuk memberi perlindungan terhadap kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia ini namun yang memiliki kekayaan alam itu adalah masyarakat setempat yang sebenarnya telah ada sebelum negara ini dibentuk sehingga negara harus memberi jaminan terhadap hak - hak dasar masyarakat.
Sebetulnya kalau Pemda Nagekeo melihat
secara jeli, mereka sedang melakukan pelanggaran terhadap pasal 33 ayat 3
karena megintimidasi masyarakat dan tidak melaksanakan amanah pasal
tersebut.
Dalam konteks rencana pembangunan waduk Lambo, masyarakat Rendu sebenarnya sedang memberikan pelajaran berharga kepada Pemda Nagekeo agar tidak semena - mena terhadap hak dasar masyarakat dengan cara memaksakan kehendaknya untuk membangun waduk di atas tanah yang menjadi hak miliknya.
Mejadi pertanyaan, mengapa sudah ditolak tapi tetap direncanakan untuk membangun di lokasi tersebut? Sebagian masyarakat berpendapat bahwa diatas tanah leluhur itu ada tersimpan 'harta karun' yang masih tersembunyi. Sebagian lagi berpendapat kalau pembangunan waduk itu merupakan mega proyek pemerintah yang hanya mendapatkan keuntungan besar bagi pihak tertentu.
Pemerintah seharusnya jujur, pemerintah semestinya transparan kepada masyarakat. (chem/fariz)
